Ikrar Siem Krungkalee, tekad menuju Kedaulatan Mukim

(catatan personal: Affan Ramli, MA)

Setelah melewati serangkaian diskusi dan rapat kepanitiaan bersama beberapa LSM dan MDPM Aceh Besar sepanjang Februari-Maret 2013, Duek Pikee I 30 mukim pilihan akhirnya diselenggarakan tepat waktu sesuai rencana, pada 23-24 Maret 2013. Sehari sebelum acara, teman-teman panitia dari Annisa Center, AWPF, YRBI, JKMA, Prodeelat, AJMI, PeNA, RPUK, BSUA, YAB, dan MDPM masih menyempatkan diri berkumpul di YRBI di tengah kesibukan tunggang langgang persiapan acara. Jam 14.00 WIB itu evaluasi akhir persiapan panitia.

Semua divisi kepanitiaan bekerja keras, kecuali teman-teman yang diberi tanggungjawab mengurus peralatan belum sempat bekerja hingga menjelang hari-H. Kegundahan yang sempat menyelimuti pikiran kita sebelumnya terkait dana yang belum tercukupi akhirnya sirna seiring kabar gembira yang datang bertubi-tubi dari Leila Juari. Menjelang detik-detik terakhir, sumbangan terus berdatangan dari Gerak, Tikar Pandan, Forum LSM, dan Koalisi NGO HAM. Bukan hanya dari lembaga, sumbangan-sumbangan individu dalam bentuk dana mencapai lebih dari 2,5 juta rupiah. Saya hanya ingat beberapa nama dari mulut Leila, surayya kamaruzzaman, marsen, shelly woyla, khairani dan beberapa tokoh gerakan perempuan lainnya ikut menyumbang. Belum lagi dalam bentuk barang atau makanan, dari yang nyumbang kue, spanduk, buah-buahan, sampai tape.

Divisi konsumsi mendaftarkan sumbangan sayur-sayuran, kopi, kelapa, ubi, pisang, dan beras dari peserta yang dibawa dari kampung masing-masing telah melampaui kebutuhan dapur umum yang dikelola sekitar 20 anak muda dari gampong-gampong di Mukim Siem. Imum mukim Siem sendiri dengan bangga memberitakan kepada kami gampong-gampong dalam Mukim Siem akan menyediakan 70 kulah (bungkus porsi lengkap) nasi umat untuk setiap waktu makan selama dua hari acara. Dengan berbahagia hati beliau mengumumkan, masyarakat Siem menyambut antusias acara ini.

Situasi ini pada saya telah meninggalkan kesan cukup dalam. Menumbuhkan rasa keharuan menukik ke relung-relung jiwa, sekaligus membuka ruang bagi keyakinan optimistik, di Aceh gerakan sosial masih punya masa depan! Tentu saja ini bagai hujan yang turun setelah berbulan-bulan kemarau panjang. Setelah bertahun-tahun social capital kita sempat tercabik-cabik akibat guyuran bantuan dana luar yang memanjakan semua orang di sini setelah tsunami. Sulit membayangkan kita masih bisa melakukan ini semua bertumpu pada kekuatan sendiri!
-----------------

Hari Pertama

Jumlah peserta dan undangan sesi pembukaan terlalu banyak, sehingga ruang pertemuan yang disediakan Dayah Darul Ihsan Tgk.H. Hasan Krungkalee terasa terlalu kecil untuk jumlah orang sebanyak itu. Sesi pembukaan dipindahkan ke Meunasah yang masih dalam kompleks dayah lokasi acara. Saya berharap sesi pembukaan bisa berjalan tepat waktu. Untuk acara mukim itu sangat mungkin. berdasarkan pengalaman sebelumnya, para tuha mukim cukup disiplin dengan waktu. Sayangnya kali ini kami harus menunggu ketua panitia selama setengah jam lebih, Pak Nasrudin datang dari mukim pedalaman Indrapuri, cukup jauh memang. Wakilnya, Pak Asnawi memberitahukan saya, Pak Nasrudin tidak pernah terlambat pada semua acara mukim selama bertahun-tahun yang ia perhatikan. Kali ini, kemungkinan besar Pak Nasruddin terlambat karena harus menunggu tuha mukim lain dari tetangganya, agar bisa bersama-sama ke tempat acara.

Dalam masa menunggu ketua panitia itulah saya dipanggil mendekat ke pak Asnawi, Imum Mukim Siem, tuan rumah gagah perkasa itu. Dalam setengah berbisik ia bertanya "bagaimana kalau kita minta camat Darussalam juga menyampaikan kata sambutan?" sambil menunjuk pak camat yang duduk tidak jauh berselang dari kami. Saya tanpa pikir panjang menjawab tegas "semua keputusan harus diambil dalam rapat pak, nanti teman-teman lain akan komplain jika kita tiba-tiba mengubah susunan acara pembukaan." Memang sih, dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan Camat hanya diundang dan tidak perlu menyampaikan kata sambutan. Ini bagian dari deligitimasi pemerintah kecamatan sebagai warisan tatanan feodalisme ulee balang, yang memang struktur ini tidak perlu lagi dipertahankan dalam tata-negeri Aceh saat ini.

Pidato pak asnawi sebagai tuan rumah pada sesi pembukaan acara itu begitu mengagumkan. Marsen Sinaga yang duduk di samping saya berbisik, "orang ini terlalu jauh ke depan, dia terlalu maju, tuha-tuha mukim lain masih banyak tertinggal jauh." Pernyataan-pernyataannya dalam sambutan tuan rumah di sesi pembukaan itu menginspirasi saya, dan semua peserta lain tentunya, hingga menjadi cikal bakal lahirnya "Ikrar Siem-Krungkalee" di sesi penutup Duek Pikee I. Sesi pembukaan, perkenalan, dan penjelasan alur proses oleh fasilitator utama kita, Sanusi M. Syarif menghabiskan setengah hari pertama.

Pada separoh hari setelah makan siang, peserta diajak mendiskusikan perkembangan terakhir di mukim masing-masing dalam beberapa aspek, diantaranya aspek kelembagaan, hukum adat, pembelaan hak masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan rakyat mukim. Ada banyak cerita inspiratif dari peserta, cerita-cerita sukses, pengalaman perjuangan yang telah dan masih mereka kerjakan, juga pengungkapan fakta-fakta lapangan tentang ketidakberdaulatan pemerintahan adat mukim atas wilayah, harta adat, dan warganya. Sesi ini ditutup dengan beberapa pertanyaan reflektif fasilitator "apakah situasi ini menunjukan kita telah berdaulat? jika belum, maka situasi kedaulatan seperti apa seharusnya terjadi di mukim-mukim kita?." Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini sebagai pengantar untuk sesi berikutnya di hari kedua Duek Pikee I.
----------------------

Hari Ke dua

pada sesi pertama hari ke dua, peserta diajak mendiskusikan "apa yang kita maksudkan dengan kedaulatan?" masing-masing peserta mendapat selembar metaplen untuk menuliskan pandangannya terkait kedaulatan. Jawaban-jawaban peserta dibacakan bersama-sama dan dituliskan unsur-unsur konseptualnya. sesi ini ditutup dengan menarik kesimpulan bersama, kedaulatan adalah gabungan dua hal, kekuasaan sah dan kekuatan sendiri.

sesi berikutnya peserta diminta untuk mendiskusikan konsep "mukim berdaulat" dalam lima lingkup:

1. Kedaulatan atas wilayah,
2. Kedaulatan atas hukum adat,
3. Kedaulatan atas sumberdaya alam,
4. Kedaulatan atas pemerintahan adat,
5. Kedaulatan dalam pengambilan keputusan.

fasilitator membuat tabel terdiri dari dua kolom, kolom pertama berisi kekuasaan-kekuasaan apa saja yang harus dimiliki pemerintahan mukim dalam kelima lingkup di atas, dan kolom ke dua berisi kekuatan-kekuatan/kapasitas apa saja yang harus dimiliki oleh pemerintahan mukim agar bisa menjalakan kekuasaan-kekuasaan di kolom pertama. Diskusi ini menghabiskan seluruh waktu hari ke dua. Mengingat lima lingkup kedaulatan itu didiskusikan secara detil untuk masing-masing kolom tabel, kekuasaan dan kekuatan.

Dengan berakhirnya sesi ini maka Duek Pikee I telah melahirkan konsep Mukim Berdaulat (mukim meudeelat) sebagai visi bersama perjuangan masyarakat adat mukim. Mukim Meudeelat selama ini telah menjadi slogan penting di kalangan tuha-tuha mukim, namun belum pernah didiskusikan apa isi dari konsep tersebut. Duek Pikee I telah mengubah istilah Mukim Meudeelat dari sebatas jargon menjadi cita-cita yang terukur.

Setelah magrib diadakan sesi penutupan, agendanya adalah: pembentukan tim perumus yang akan merapikan hasil diskusi dua hari Duek Pikee I, pengumuman data terakhir penyumbang acara sekaligus membangun komitmen untuk melanjutkan tradisi keswadayaan ini pada event-event berikutnya, dan pembahasan tekat peserta terhadap cita-cita Mukim Berdaulat yang sudah mereka rumuskan.

Pada diskusi tekat tuha-tuha mukim mewujudkan cita-cita mereka, peserta menginginkan dokumen cita-cita tersebut diberi nama bersejarah. Banyak pilihan nama yang diusulkan, debat tentang hal ini lumayan memakan waktu. sebagian menginginkan nama siem harus muncul, sebagian lainnya menginginkan nama krungkalee. Akhirnya diambil jalan tengah, dokumen yang telah mereka hasilkan selama dua hari Duek Pikee disebut "Ikrar Siem-Krungkalee." Bersamaan dengan itu beberapa butir perjanjian dihasilkan:

1. kami mukim-mukim peserta Duek Pikee I berjanji akan memperjuangkan cita-cita Mukim Berdaulat secara bersama-sama.

2. kami mukim-mukim peserta Duek Pikee I berjanji akan membangun solidaritas sesama dalam memperjuangkan kedaulatan mukim.

3. kami mukim-mukim peserta Duek Pikee I berjanji akan menjalakan minimal satu bagian dari konsep Mukim Berdaulat di mukim masing-masing segera setelah Duek Pikee I selesai.

untuk poin 3, 30 mukim peserta diberi kesempatan untuk menyelenggarakan majlis musyawarah mukim di mukim masing-masing untuk memutuskan poin kedaulatan dalam lingkup apa saja yang ingin dijalankan segera di mukim bersangkutan. keputusan majlis musyawarah mukim nantinya akan dikirimkan ke panitia bersama dalam bentuk surat yang ditandatangani Imum Mukim dan Tuha Peut Mukim setempat.

Ternyata, Duek Pikee I kekuatan inti mukim memang bukan workshop biasa, yang sudah sering diikuti tuha-tuha mukim, dan dilupakan segera setelah acara selesai.

Mukim Se-Aceh Bangkit dari Dayah Tgk Hasan Krueng Kalee

Banda Aceh – Para Imum Mukim yang ada Aceh mengadakan acara Duek Pikee I Mukim se-Aceh untuk membicarakan peran dan eksistensi mukim dalam pembangunan lingkungan di Aceh.

Pertemuan tersebut berlangsung  sejak tanggal 23 hingga 24 Maret 2013 di komplek Dayah terpadu Darul Ihsan Tgk Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee, Desa Siem, Kecamatan Aceh Besar Darussalam, Sabtu (23/03/2013).

Ketua Majlis Duek Pikee Mukim se-Aceh Mahmud Abdullah dalam kata sambutannya mengatakan, fungsi dan peran mukim di Aceh harus digalakkan lagi dalam struktural masyarakat berhubung lembaga mukim sejak dulu mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.Selain itu, mukim juga mempunyai hak dan kewenangan tertentu dalam menentukan wilayah-wilayahnya, seperti kawasan mukim yang nantinya menjadi tanggungjawab Mukim secara kelembagaan.

Ketua Yayasan Darul Ihsan H Musannif SE menyampaikan, ia menyambut baik pertemuan Imum Mukim se-Aceh yang diadakan di dayah Darul Ihsan karena selain sebagai tempat mendidik generasi Aceh dalam ilmu agama, dayah juga berperan sebagai pembangkit dan mempunyai fungsi sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari seperti zaman dulu dan tidak hanya terbatas pada pengajian saja.

“Hari ini Imum Mukim ada tapi tiada, Pemerintah juga sama,” ujarnya saat menjelaskan bahwa Imum Mukim selama ini seperti tidak terberdayakan dalam fungis-fungsi membangun masyarakat.

Beberapa ia mencontohkan bahwa Imum Mukim tidak berdaya saat pengrusakan lingkungan terjadi di kawasan Aceh yang dilakukan oleh oknum yang mengedepankan kekerasan. “Inilah yang menjadi satu penyebab kenapa Imum Mukim tidak berperan maksimal dalam mengatur dan mengelola kawasannya,” paparnya.

Sementara Tgk H Waisul Qarani Aly as Su’udi, cucunda dari Tgk Muhammad Hasan Krueng Kalee selaku pendiri dan pembina dayah Darul Ihsan mengatakan dalam kehidupan mukim zaman dulu ada kawasan tertentu yang dinaungi oleh mukim. Kawasan itu dihitung selama satu hari jalan pulang pergi, namun itu seperti tidak ada pengakuan dari pemerintahan. “Dulu mukim punya otoritas sendiri, tapi selama orde lama ini dihapus dan kini sudah dikembalikan lagi akan tetapi belum berfungsi menyeluruh,” ungkapnya.

Diharapkannya, dengan Duek Pikee I Mukim se-Aceh ini mampu mengembalikan eksistensi dan peran mukim dalam mengatur masyarakat adat yang diakui dalam tatanan hukum negara NKRI.

Kegiatan yang bertemakan “Mukim Berdaulat dan Cara Kita Mewujudkannya” itu bertujuan membangkitkan peran dan fungsi mukim se- Aceh dan terselenggara atas kerjasama 14 lembaga yang fokus pada isu lingkungan dan adat, diantaranya YRBI, PENA, JKMA, RPUK, Annisa, Prodelat, AJMI dan CV Tripot. (zamroe)  

SUMBER: ACEHLINK