Panglima Uteun

Dari AcehPedia

Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh. Hal ini diselenggarakan melalui lembaga adat uteun yang dipimpin oleh Panglima Uteun. Panglima Uteun merupakan unsur pemerintahan mukim yang  bertanggungjawab kepada Imum Mukim. Khazanah adat budaya ini masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Aceh sebagai sebuah kearifan lokal yang masih ada terutama pada kemukiman yang wilayahnya berdekatan dengan kawasan hutan.
Dalam literatur lama diterangkan bahwa beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Panglima Uteun adalah: Pertama, menyelenggarakan adat glee. Panglima uteun merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan bagaimana etika memasuki dan mengelola hutan adat (meuglee). Pangima Uteun atau Pawang Glee (bawahan Panglima Uteun atau Kejruen Glee) memberi nasihat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Nasehat tersebut berisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan  pengurusan hutan adat.  Selain itu, disampaikan pula  petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai orang tersesat, atau mendapat gangguan dari jin dan binatang-binatang buas lainnya.
Kedua, mengawasi dan menerapkan larangan adat glee. Dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan kayu-kayu besar lainnya dalam rimba yang dianggap sebagai tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil madu yang bersarang di pohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu meudang ara, bunga merbau, dan kayu-kayu besar lain yang bisa dijadikan perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari kejruen atau raja.
Tanda larangan lain yaitu dilarang memotong sebatang kayu dalam rimba yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkut dengan daun-daun. Demikian juga, dilarang orang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya. Panglima uteun memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat glee, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang.
Ketiga, panglima uteun berfungsi sebagai pemungut wasee glee. Wasee glee adalah segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gadjah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri atu untuk dijual, damar, dan sebagainya. Besarnya wasee (cukai) adalah 10 % untuk raja.
Keempat, panglima berfungsi sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee. Dalam suatu perundingan, panglima uteun atau kejruen glee terlebih dahulu meminta dan mendengar semua keterangan dari para pawang glee, kemudian setelah itu kejruen glee memberi hukum atau keputusan.
Berdasarkan fungsi di atas dapat dipahami bahwa fungsi panglima uteun dalam masyarakat Aceh sangat strategis dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya dalam hal pemanfaatan hutan dan hasilnya. Selanjutnya, dalam mengelola hutan adat untuk dijadikan ladang atau kebun (meuglee), sistem pengelolaannya berkaitan erat dengan adat seuneubok. Seuneubok adalah suatu wilayah baru di luar gampong (desa), yang pada mulanya berupa hutan adat yang dikemudian dijadikan kebun (ladang).
Pembukaan seuneubok harus selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anggota seuneubok dan lingkungan hidup itu sendiri, terutama bagi perlindungan sumber kawasan air. Artinya dalam pembukaan seuneubok yang akan dijadikan kebun terdapat aturan-aturan yang telah dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat seperti larangan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu.
Dalam rangka perlindungan sumber kawasan air dan sekaligus pengelolaan lingkungan hutan, terdapat beberapa larangan adat yang harus dipatuhi oleh setiap orang, yaitu:
pertama, dalam jarak 1200 depa (kira-kira 600 meter) dari sumber mata air --danau, waduk, alue, dan lain-lain-- tidak boleh atau  dilarang  melakukan aktivitas penebangan pohon. Bahkan untuk  kepentingan raja sekalipun tetap tidak boleh. Tetapi menanam pohon sangatlah dianjurkan.
Kedua,  jarak 120 depa dari kiri-kanan sungai besar tidak boleh ditebang pohon, tidak boleh dimiliki, karena adalah milik adat yang manfaatnya juga untuk kepentingan bersama. Itu adalah untuk penyangga bencana dari datangnya banjir dan tanah longsor.
Ketiga, 60 depa dari kiri-kanan anak sungai (alue) tidak boleh ditebang pohon, namun menanamnya sangat dianjurkan sebagai  milik bersama. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem kawasan sungai agar tidak terjadi banjir besar, karena air hujan yang deras diserap ke dalamnya dan terdapat dedaun yang menahan laju derasnya hujan hingga  sampai kebawahpun air akan tertahan oleh tumpukan daun-daun yang mengendap jatuh hingga ke permukaan tanah.
Keempat  tidak boleh ditebang pohon di puncak gunung dan daerah lereng yang terjal. Juga tak boleh ditebang pohon dipinggiran jurang yang jaraknya kira-kira dua kali kedalaman jurang. Larangan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya longsor yang dapat merusak lingkungan, dan dapat pula menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri.
Selanjutnya dalam memilih lahan lokasi pembukaan kebun, menurut adat uteun dan adat seuneubok perlu juga dipertimbangkan posisi letak lahan berdasarkan kemiringan utara-selatannya sesuai dengan siklus edar cahaya matahari. Dalam pemilihan lokasi atau lahan untuk kebun --juga bagi peruntukkan lahan untuk kepentingan lainnya– perlu mempertimbangkan kearifan lokal yang dalam hadih maja dinyatakan dengan "Tanoh siheet ue timue pusaka jeurat, siheet ue barat pusaka papa, siheet ue tunong geulantan, dan  siheet ue seulatan pusaka kaya. Yang mengandung arti "Tanah yang miring atau menghadap ke timur adalah pusaka untuk kuburan, miring ke barat pusaka untuk orang papa, miring ke utara tanah yang menang, dan  miring ke selatan pusaka kaya. Berarti, menurut kerangka pikir orang Aceh tempo dulu lahan yang baik adalah lahan yang menghadap atau miringnya ke utara atau ke selatan.
Tunong adalah utara. Geulantan berarti kemenangan atau kejayaan. Sehingga, orang yang  memiliki lahan dengan arah ke utara diasumsikan para penghuninya akan mendapat "keberkatan". Orang yang diberi berkat adalah orang yang medapat kemenangan dan kebahagiaan. Sedangkan pemilik lahan dengan arah ke selatan adalah "pusaka kaya", yang berarti, bakal menjadi kaya.
Selain tata cara memilih arah lahan, terutamanya untuk lokasi kebun, menurut adat uteun dan adat seuneubok dikenal pula beberapa pantangan yang meliputi:
Pertama, Pantangan Jambo. Artinya, jambo atau pondok (gubuk) untuk berteduh atau bermalam ataupun untuk dijadikan rumah, tidak boleh didirikan di tempat lintasan binatang buas dan makhluk halus penghuni rimba, dan bahan pondok tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan uroet karena dipercayai akan mengundang ular masuk ke pondok tersebut.
Kedua, Pantangan Darut (hama belalang). Dalam hal ini, para anggota seuneubok (para peladang)  pantang menggantung kain pada pohon, meneutak parang  pada tunggul pohon, dan menebas semak (ceumecah) dalam hujan. Semua pantangan ini tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar, dipercaya akan mendatangkan wabah belalang, dimana jutaan belalang akan menyerbu kebun tersebut.
Ketiga, pantangan lainnya adalah dilarang berteriak-teriak sambil memanggil-manggil di ladang karena jika melanggar adat ini dipercaya akan dapat mendatangkan hama tikus, rusa, kijang, monyet, tikus dan landak. Inti dari larang ini adalah larangan ria dan bersenda gurau secara berlebihan.

Sumber

• id.acehinstitute.org

Diperoleh dari "http://www.acehblogger.org/Panglima_Uteun"

Indonesia Tuan Rumah GEOSS Asia-Pasifik Perubahan Iklim

Jumat, 5 Maret 2010 11:24 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global | Dibaca 1752 kali

LAPAN (ANTARA/ist)

Denpasar (ANTARA News) - Indonesia akan menjadi tuan rumah Simposium ke-4 Group on Earth Observation System of Systems (GEOSS) Asia-Pasifik dengan agenda utama perubahan iklim global.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Ratih Dewanti di Denpasar, Jumat, menyatakan, topik utama simposium itu adalah perubahan iklim yang telah menjadi masalah global.

Menurut dia, pertemuan 26 negara Asia-Pasifik pada 10-12 Maret 2010 di Bali, ini akan memperkuat jejaring internasional antar negara-negara anggota.

Jaringan tersebut akan membentuk sinergi nasional, regional, dan internasional dalam membangun jejaring observasi bumi untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada empat topik utama yang menjadi fokus dalam simposium ini.

"Topik tersebut adalah kapasitas pemantauan dan variabilitas iklim Asia-Pasifik, manajemen sumber daya air dan hidrometeorologi terkait bencana alam, pemantauan karbon hutan, dan jaringan observasi keragaman hayati Asia-Pasifik," katanya.

Hasil pertemuan di Bali nanti itu akan menjadi rekomendasi untuk Group on Earth Observation System (GEO) Ministerial Summit di Beijing, Cina, pada November mendatang.

Pertemuan GEO merupakan kolaborasi internasional untuk menggali potensi pengamatan bumi guna mengatasi masalah lingkungan di dunia. Anggota GEO adalah organisasi internasional dan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan pengamatan bumi.

Ada sembilan area yang menjadi wilayah pembahasan GEO, yaitu bencana alam, kesehatan, energi, iklim, air, cuaca, ekosistem, pertanian, dan keragaman hayati.

Menurut Dewanti, iklim erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan dapat berdampak besar terhadap berbagai sektor kesejahteraan manusia.

Untuk itulah negara-negara dunia melakukan berbagai upaya sebagai langkah adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Adapun GEOSS merupakan infrastruktur yang memungkinkan pengambil keputusan untuk merespon masalah-masalah lingkungan secara lebih efektif. Selain itu, GEOSS juga berfungsi sebagai wadah negara di Asia-Pasifik untuk bertukar informasi dan pemahaman dalam menangani perubahan iklim.
(ANT/B010)

COPYRIGHT © 2010

GC-UNEP Sepakati Enam Keputusan

Sabtu, 27 Pebruari 2010 23:37 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global | Dibaca 1968 kali Jakarta (ANTARA News)
                                                                                                                                            
Pertemuan ke-11 Sesi Khusus Dewan Pemerintahan UNEP/Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Global (GC-UNEP/GMEF), telah menyepakati enam keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup antar negara. "Dengan disepakatinya 6 keputusan dan Deklarasi Nusa Dua maka akan menjadi landasan penting bagi pengelolaan lingkungan hidup internasional," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH) Gusti Muhammad Hatta dalam siaran pers Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu. Gusti mengatakan kesepakatan untuk mensinergikan ketiga konvensi terkait perpindahan bahan dan limbah kimia antar Negara tercapai dengan semangat kebersamaan di Bali. "Hal ini adalah baru pertama kalinya terjadi di dunia dimana tiga konvensi dapat disinergikan," katanya. Keenam keputusan GC-UNEP/GMEF ke-11 antara lain (1) platform kebijakan sains antar pemerintah untuk keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem (IPBES), (2) Keputusan tentang Laut, (3) Pembiayaan untuk bahan-bahan kimia dan limbah. Keputusan lainnya yaitu (4) Keputusan mengenai regulasi lingkungan hidup, (5) tata pemerintah untuk lingkungan hidup dunia dan (6) peningkatan koordinasi pada sistem PBB, termasuk kelompok manajemen lingkungan hidup, serta Deklarasi Nusa Dua. IPBES didasari atas perlunya meningkatkan hubungan antara kajian ilmiah dengan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati dan ekosistem ( improving the Science-Policy interface for biodiversity and ecosystem services). Hal itu akan disampaikan pada pertemuan Conference of the Parties (COP) ke 10 dari Convention on Biodiversity yang akan dilaksanakan di Nagoya Jepang pada bulan Oktober 2010 dan pada pertemuan General Assembly PBB pada bulan September 2010. Keputusan pada Kelautan yang merupakan usulan dari Pemerintah Indonesia juga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, dengan beberapa catatan dan perbaikan yang juga sejalan dengan posisi Indonesia. Proses konsultasi tentang opsi pembiayaan bagi upaya penanganan bahan kimia dan limbah yang dilakukan oleh negara-negara anggota juga berjalan dengan baik. Proses tersebut menekankan pada kebutuhan untuk memberikan perhatian pada upaya-upaya untuk meningkatkan prioritas politik yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang tepat, serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan yang berkelanjutan, terprediksikan, cukup dan terjangkau, bagi pengelolaan bahan kimia dan limbah. Secara substansi draf "Guideline for the Development of Domestic Legislation on Liability, Response Action and Compensation for Damage Caused by Activities Dangerous to the Environment" dan "Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters" bersifat sukarela dan tidak mengikat (voluntary and non-legally binding). Kedua draf tersebut menjadi pedoman penyusunan peraturan nasional di bidang tanggung jawab, aksi tanggap dan kompensasi kerugian akibat kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan hidup serta pengembangan hukum nasional di bidang akses informasi, partisipasi publik dan keadilan. Tujuan penyusunan kedua draf dimaksud adalah untuk memberikan pedoman umum bagi negara-negara khususnya negara berkembang dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan Prinsip 10 Deklarasi Rio tahun 1992. Dalam proses konsultasi tingkat menteri telah dibahas dua isu yaitu keanekaragaman hayati dan ekosistem serta Ekonomi Hijau. Untuk isu keanekaragaman hayati dan ekosistem telah dibahas antara lain peningkatan hubungan kajian ilmiah dengan kebijakan, International Year Biodiversity (IYB), target kehilangan keanekaragaman hayati pada tahun 2010 serta The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB). Sedangkan dalam pembahasan dan diskusi tentang konsep Ekonomi Hijau telah dilakukan melalui serangkaian sesi Ministerial roundtable secara paralel. Konsep tersebut yang diperkenalkan oleh UNEP sebagai sebuah konsep pembangunan yang memberikan perhatian lebih terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengupayakan sumber-sumber pembiayaan bagi investasi lingkungan. Hal lain yang juga disepakati adalah Deklarasi Nusa Dua yang merupakan komitmen dari para Menteri Lingkungan mencakup isu-isu lingkungan global, yaitu perubahan iklim (climate change), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), international environmental governance and sustainable development, ekonomi hijau (green economy) dan keanekaragaman hayati dan ekosistem (biodiversity and ecosystem). Deklarasi Nusa Dua merupakan usulan Indonesia dan Serbia yang kemudian diangkat menjadi usulan dari Presiden the Governing Council UNEP. Pada Sidang Committee of the whole pagi ini akhirnya Annex IEG diterima para pihak untuk diadopsi di plenary. (T.N006/R009) COPYRIGHT © 2010

Komunitas Bisa Kurangi Risiko Perubahan Iklim

Kamis, 4 Pebruari 2010 21:38 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global | Dibaca 1902 kali Komunitas Bisa Kurangi Risiko Perubahan Iklim (ANTARA/Fanny Octavianus) Denpasar (ANTARA News) - 

Para ahli perubahan iklim global sepakat bahwa komunitas masyarakat termasuk pemerintahan di mana saja bisa menyumbang dalam pengurangan dampak negatif perubahan iklim dunia. Puluhan delegasi yang berkumpul dalam Konferensi Internasional ke-41 Tentang Adaptasi Berbasis Komunitas Perubahan Iklim Global di Daar es Salaam, Tanzania, menyimpulkan hal itu, sebagaimana dikatakan dalam surat elektronika yang diterima ANTARA, di Denpasar, Kamis petang. Dalam pertemuan internasional itu, para delegasi, ahli di berbagai bidang, dan pegiat lingkungan hidup saling berbagi tentang pengurangan dampak negatif perubahan iklim global melalui berbagai hal. Pencarian sumber air bersih, praktik pertanian alternatif, dan strategi pengurangan risiko menjadi menu-menu diskusi yang dikembangkan. "Perubahan iklim global merupakan masalah global tetapi dampaknya terjadi secara lokal dan itu berarti memerlukan pemecahan yang khusus. Komunitas di seluruh dunia telah merasakan dampaknya dan mengambil langkah untuk mengurangi kerentanan mereka," kata Dr Hannah Reid, ahli dari Institut Internasional Lingkungan dan Pembangunan. Salah satu tujuan utama pertemuan itu untuk mengidentifikasi strategi paling tepat dalam pembagian informasi di dalam dan di antara komunitas yang rentan, merangsang adaptasi berbasis komunitas ke tingkatan kebijakan nasional dan program internasional. "Komunitas sangat tepat untuk dipacu dalam proyek adaptasi ini karena mereka mengetahui sangat baik tantangan lokal dan berdiri paling depan untuk menghadapi hal itu. Adaptasi terhadap perubahan iklim bisa dan harus terjadi di tingkatan komunitas tetapi memerlukan kebijakan nasional agar hal itu bisa terwujud," katanya. Menurut Reid, berbagi pengetahuan dan praktik adaptasi dari berbagai bagian di dunia bisa meningkatkan kewaspadaan Tanzania dan negara rentan lain. (T.A037/R009)

Adat Meublang, Mitos atau Kearifan

Oleh: Herman RN dari: lidahtinta.wordpress.com/ meublangSebagai masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi budaya leluhur, ureueng Aceh memiliki keberagaman adat dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, masyarakat yang mendiami Aceh sekarang—kemungkinan masyarakat Aceh asli—sudah mulai kurang memahami antara adat dengan yang hanya merupakan sebuah kebiasaan semata (reusam). Ada pula yang mulai menganggap adat sebagai mitos belaka, terutama bagi sebagian orang yang mengklaim dirinya telah berpikir maju alias modern. Akibatnya, kearifan sebagai adat atau tradisi hanya kamuflasi mistik alias terbelakang. Bagi sebagian ureueng Aceh, adat tetaplah sebuah kearifan yang mesti dijaga, dilestarikan, dijalani, dan diterapkan dalam kehidupan sebagai bagian dari ‘norma kedamaian. Karena itu, bagi yang melanggar adat dikenakan sanksi yang telah disepakati dalam kawasan masyarakat adat dimaksud, tentu saja sanksi adat satu daerah dengan daerah lain berbeda. Namun, inti dari sebuah pelanggaran adat adalah “malu” merupakan sebuah keseragaman. Hal ini senada dengan hadih maja meulangga hukôm raya akibat, meulangga adat malèe bak donya ‘melanggar hukum (syar’i) besar akibat, melanggar adat malu di dunia’. Tingginya nilai-nilai adat dalam masyarakat Aceh tercermin pula dalam bercocok tanam yang dimulai sejak pembukaan lahan. Dalam hal ini, ada lembaga/instansi adat yang berwenang, yakni panglima uteuen yang dibawahi beberapa struktur adat lainnya seperti petua seuneubôk, keujruen blang, pawang glé, dan sebagainya. Dalam sistem pengelolaan hutan sebagai lahan bercocok tanam, fungsi petua seuneubôk tak dapat dinafikan. Seuneubôk sendiri maknanya adalah suatu wilayah baru di luar gampông yang pada mulanya berupa hutan. Hutan tersebut kemudian dijadikan ladang. Karena itu, pembukaan lahan seuneubôk harus selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anggota seuneubôk dan lingkungan hidup itu sendiri. Maka fungsi petua seuneubôk menjadi penting dalam menata bercocok tanam, di samping kebutuhan terhadap keujruen blang. Menurut qanun nomor 10 tahun 2008 pasal 32, petua seuneubôk dipilih oleh masyarakat dalam kawasan hutan yang telah ”dilahankan” tersebut, yang ditentukan dalam musyawarah masyarakat kawasan seuneubôk dimaksud. Seorang petua seuneubôk mempunyai tugas (a) mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan seuneubôk; (b) membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan; (c) mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seuneubôk; (d) menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubôk; dan (e) melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seuneubôk. Membuka Lahan Berbicara masalah adat identik dengan aturan-aturan di suatu tempat/daerah/wilayah. Dalam pembukaan lahan untuk bercocok tanam, bagi ureueng Aceh terdapat sejumlah aturan yang sudah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu. Aturan-aturan tersebut dimisalkan terhadap tata cara penebangan kayu hutan seperti tidak boleh menebang kayu-kayu besar yang menjadi tempat bersarang lebah (tawon). Hal semacam ini sudah menjadi pantangan umum yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak. Kearifan ureueng Aceh juga terdapat dalam larangan menebang pohon pada radius sekitar 500 meter dari tepi danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri-kanan sungai pada daerah rawa, sekitar 100 meter dari tepi kiri-kanan sungai, sekitar 50 meter dari tepi anak sungai (alue). Semua aturan ini sudah menjadi ketetapan lembaga adat suatu daerah demi menjaga keberlangsungan hidup alam dan masyarakat di daerah tersebut. Jika aturan-aturan ini dilanggar, panglima uteuen sebagai instansi adat berhak menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar atau imbasnya akan mendera masyarakat banyak semisal banjir dan turunnya binatang buas ke pemukiman penduduk. Adat semacam ini terkesan mulai dikesampingkan dengan dalih zaman sudah maju sehingga semua aturan-aturan yang sudah lestari dalam masyarakat adat itu dianggap sebagai mitos. Akibatnya, saat ini terdapat daerah-daerah rawan banjir dan daerah-daerah rawan binatang buas. Manakala adat semacam itu dianggap mitos, bagaimana pula dengan hadih maja tanoh sih’èt u timu pusaka jirat/ sih’èt u barat pusaka papa/ sih’èt u tunong geulantan/ sih’èt u seulatan pusaka kaya ‘tanah miring ke timur pusaka kubur/ miring ke barat pusaka papa/ miring ke utara tanah menang/ miring ke selatan pusaka kaya’. Tentu kearifan yang tergambar dalam hadih maja tersebut akan dianggap oleh orang-orang yang mengaku berpikir maju sebagai mistik yang dibuat-buat atau kepercayaan yang ditambah-tambah. Padahal, maksud kata-kata bijak tersebut jelas menyiratkan betapa letak kemiringan tanah sangat berpengaruh pada hasil tanam karena menyangkut siklus edar cahaya matahari. Bukankah di alam ini terdapat ilmu semesta? Pantangan Selain itu, dalam adat Aceh dikenal pula sejumlah pantangan saat membuka lahan di wilayah seuneubôk. Pantangan itu seperti peudong jambô. Jambô atau gubuk tempat persinggahan melepas lelah sudah tentu ada di setiap lahan. Dalam adat meublang, jambô tidak boleh didirikan di tempat lintasan binatang buas atau tempat-tempat yang diyakini ada makhluk halus penghuni rimba. Bahan yang digunakan untuk penyangga gubuk juga tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan akar (uroet), karena ditakutkan akan mengundang ular masuk ke jambô tersebut. Ada pula pantang daruet yang maksudnya anggota suneubôk dilarang menggantung kain pada pohon, mematok parang pada tunggul pohon, dan menebas (ceumeucah) dalam suasana hujan. Hal ini karena ditakutkan dapat mendatangkan hama belalang (daruet). Selain itu, di dalam kebun (hutan) juga dilarang berteriak-teriak atau memanggil-manggil seseorang saat berada di hutan/kebun. Hal ini ditakutkan berakibat mendatangkan hama atau hewan yang dapat merusak tanaman, seperti tikus, rusa, babi, monyet, gajah, dan sebagainya. Disebutkan pula bahwa dalam adat Aceh terdapat pantangan masuk hutan atau hari-hari yang dilarang. Karena ureueng Aceh kental keislamannya, hari yang dilarang itu biasanya berkaitan dengan “hari-hari agama” seperti Jumat, hari meugang (uroe makmeugang), hari raya fitri dan adha (uroe raya), termasuk hari rabu abéh (rabu terakhir pada bulan Safar). Dilarang juga masuk kebun bak uroe pring atau kom (hari libur), yakni sehari setelah peutua blang simula (keujruen menanam padi). Hari khanduri meulôd (memperingati kelahiran nabi Muhammad saw.) juga menjadi hari yang pantang masuk hutan, baik dalam konteks berkebun, menebang kayu, maupun berburu binatang. Jika hari-hari yang sudah disepakati sebagai “hari pantang meublang” ini kedapatan ada yang masuk hutan, akan dijatuhkan sanksi adat di bawah kendali panglima uteuen. Ini membuktikan betapa kukuhnya instansi adat dalam masyarakat Aceh. Namun, semua ini mulai luntur, terutama daerah-daerah perkotaan. Aceh juga mencatat sejumlah larangan atau pantangan dalam perilaku. Hal ini seperti memanjat atau melempar durian muda, meracun ikan di sungai atau alue, berkelahi sesama orang dewasa dalam kawasan seuneubôk, mengambil hasil tanaman orang lain semisal buah rambutan, durian, mangga, dll. walaupun tidak diketahui pemiliknya, kecuali buah yang jatuh. Larangan tersebut tentunya menjadi cerminan sikap kejujuran dalam kehidupan di bumi yang mahaluas ini. Adat Bersawah Dalam bersawah (meupadé), juga terdapat sejumlah ketentuan demi keberlangsungan kenyaman dan keamanan bercocok tanam. Hal ini seperti hanjeut teumeubang watèe padé mirah. Maksudnya adalah tidak boleh memotong kayu saat padi hendak dipanen. Kalau ini dilanggar, dipercaya akan mendatangkan hama wereng (geusong). Demi menghindari sawah sekitar ikut imbas hama wereng, bagi si pelanggar ketentuan itu dikenakan denda oleh keujruen blang. Ada pula larangan ceumeucah lam ujeuen tunjai, yaitu menebang semak belukar (bukan pohon). Juga hanjeut ceumeucah watèe rôh padé (padi akan berisi). Jika hal ini dilanggar dipercaya akan mendatangkan hama belalang (daruet) yang berakibat gagal panen. Masih saat rôh padé, juga dilarang membawa daun nipah secara terbuka—diketahui bahwa orang-orang tua di Aceh suka rokok linting dari daun nipah—atau akan terkena penyakit putéh padé sehingga padi di sawah tidak berisi. Tata cara turun ke sawah dalam masyarakat adat Aceh sebaiknya disesuaikan dengan hadih maja keunong siblah tabue jareueng/ keunong sikureueng tabu beurata/ keunong tujôh padé lam umong/ keunong limong padé ka dara/ keunong tiga padé ka rhôh, keunong satoh padé ka tuha ‘kena sebelas tabur yang jarang/ kena sembilan tabur yang rata/ kena tujuh padi dalam sawah/ kena lima padi sudah gadis/ kena tiga padi sudah berisi/ kena satu padi sudah tua’. Cara bertanam atau turun ke sawah berdasrkan konsep keuneunong ini sudah lama berlangsung di Aceh. Penghitungan keuneunong digunakan dengan cara menggunakan angka 25 sebagai angka utama, lalu dikurangi dengan angka bulan Masehi dan dikali dua. Misalnya, bulan ini (Oktober) keuneunong yang cocok adalah 5, yaitu berdasarkan 25 – (10 x 2) sama dengan 25 – 20 dan hasilnya adalah 5 (lima). Setelah melihat keuneunong yang juga dicocokkan dengan peredaran bintang, dilakukan musyawarah gampông “kapan” turun ke sawah. Duek pakat (musyawarah) ini biasanya dilakukan oleh gampông, mukim, keujruen blang, demi mencocokkan dengan penghitungan yang sudah dilakukan oleh keujruen chik. Setelah kesepakatan dicapai, diumumkanlah kepada warga saat yang tepat turun ke sawah. Demikian arifnya adat meublang di gampông-gampông dalam wilayah Aceh secara umum. Terkait hasil panen pun memiliki aturan-aturan tersendiri. Jikapun terjadi sengketa, selalu diselesaikan secara adat dengan musyawarah-musyawarah gampông. Maka, keamanan dan ketenteraman dengan gampông tak lagi diragukan. Lantas, mitos atau kearifankah adat meublang di Aceh? Herman RN, Aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan Redaktur SAMAN.

Keujruen Blang

dari : iskandarnorman.multiply.com/

Keujreuen balang, memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh.. Di desa-desa, perangkat ini masih berfungsi untuk mengatur jadwal tanam dan tata cara bertani yang serentak. Dalam bidang meugoe (petanian-red) sejak zaman dahulu masyarakat Aceh punya aturan tersendiri. Untuk mengatur jadwal tanam, ditunjuk seorang keujruen blang sebagai orang yang mengurus bidang pertanian sampai ke tingkat desa. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan punca dari segala usaha. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan peng ulee buet ibadat, pang ulee hareukat meugoe. Terjemahan kasarnya, puncak dari semua perbuatan adalah ibadat, puncak dari segala usaha adalah bertani. Mungkin karena itu pula, sejak dulu masyarakat Aceh mengatur tata cara bertani dengan baik, sesuai dengan musim dan masa tanam. Dalam urusan ini, keujruen blang memegang peranan penting Musim tanam pun disesuaikan dengan iklim. Ini seperti tercermin dalam sebuah ungkapan, musim tanam itu dalam bahasa Aceh dikenal sebagai keuneunong atau keunong, yakni penanggalan yang diseuaikan dengan iklim. Aturan bertani dalam keunong digambarkan, keunong siblah tabu jarueng. Keunong sikureung rata-rata, keunong tujoh jeut chit mantong, keunong limong ulat seuba. Maksudnya, pada keunong siblah (sebelas) tabur benih padi harus jarang-jarang. Keunong sikureung (sembilan) tabur rata. Keunong tujoh (tujuh) juga masih bisa tabur, keunong limong (lima) ulat mulai muncul pada tanaman muda. Keunong limong ini biasanya sudah mulai turun hujan. Jadwal-jadwal tersebut diatur sepenuhnya oleh keujruen blang. Selain itu keujruen blang juga bertugas mengatur irigasi. Pengaturan irigasi ini mencakup pembersihan tali air (lueng) secara bersama yang dikoordinir keujrueng blang. Seorang keujruen blang juga memegang tugas peutupat atueng, yakni menyelasikan sengketa di sawah, semisal memperlurus pematang. Permulaan turun ke sawah dimulai dengan kenduri turun ke sawah (khanduri blang). Sebelum kenduri dilaksanakan, keujruen blang akan memberitahukan kepada setiap petani untuk melakukan kenduri di tempat-tempat tertentu, seraya mengutip biaya untuk acara kenduri tersebut. Biasanya uang yang terkumpul dipakai untuk membeli lembu atau kambing, yang akan disembelih pada acara kenduri. Sementara nasi dibawa sendiri oleh petani. Nasi yang dibawa biasanya bu kulah atau nasi bungkus, yang akan dimakan setelah acara verdoa bersama untuk kemakmuran, mengharapkan hasil pertanian yang baik dilaksanakan. Kenduri itu harus dihadiri oleh Keudjruen Blang, Keutjhik, Teungku Meunasah, Orang-orang tua kampung dan petani-petani serta para undangan lainnya. Pada kenduri itu di bacakan doa selamat oleh Teungku Meunasah yang bersangkutan. Yang berwajib menetapkan tanggal turun kesawah (membajak dan lain-lain), sehingga serentak untuk mencegah bahaya hama tikus dan sebagainya. Dulu maklumat ini berlaku untuk seluruh wilayah Ulee Balang yang bersangkutan. Setelah kenduri dan berdoa usai, keujruen blang akan menaikkan pupanji (bendera atau umbul-umbul) sebagai tanda bahwa turun ke sawah dimulai. Untuk permulaan turun ke sawah dipasang pupanji warna hijau. Setelah sawah selesai digarap pupanji berwarna hijau tadi diganti dengan warna merah. Pupanji warna merah itu bermakna top blang, yakni tanda atau aba-aba dari keujruen blang bahwa semua sawah harus sudah ditanami. Hal itu dilakukan agar masa panen padi di sawah serentak. Jika padi di sawah sudah menghijau, kembali dilakukan kenduri, tapi pada kenduri ini tidak duilakukan penyembelihan hewan. Ini hanya kenduri kecil-kecilan. Sementara untuk menjaga suplai air yang lancar ke setiap sawah, keujruen blang bersama petani akan melakukan meusueraya (gotong royong) untuk pembersihan. Gotong royong ini dilakukan pada masa tak bulee atueng (membersihkan pematang dari gulma yang menganggu tanaman padi). Menariknya, keujreun blang tidaklah digaji. Tapi ketika panen dia berhak mendapatkan pajak dari hasil tani. Pajak suka rela itu disebut bruek umeng. Tapi bruek umeng yang terkumpul itu tidaklah semuanya diambil untuk keujreun blang, tapi dikumpulkan terlebih dahulu di meunasah. Imam meunasah dak keuchik setempat kemudian akan membaginya. Ada sebagian yang diambil untuk kas meunasah, yang akan dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan meunasah. Sementara sebagian lagi akan diserahkan kepada keujruen blang sebagai imbalan mengatur urusan pertanian ditingkat desa. Pajak bruek umeng ini berbeda dengan zakat. Untuk urusan zakat akan diurus tersediri oleh imum meunasah. Bukan itu saja, bagi petani penggarap yang tidak punya sawah sendiri atau menggarap sawah orang lain, juga diatur soal pembagian hasil. Hal ini biasanya ditentukan berdasarkan letak jauh tidaknya sawah yang akan dikerjakan itu. Dalam wilayah Aceh Besar, biasanya pemilik tanah ketika panen akan menerima seperdua dari hasil panen setelah dipotong modal, ongkos kerja dan pajak. Tapi untuk sawah-sawah yang letaknya jauh dari perkampungan atau jalan raya, ada juga yang untuk pemilik kebagian sepertiga, seperempat atau bahkan seperlima dari hasil. Hal tersebut sangat tergantung dari perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap, apakah melalui sistim bagi hasil atau gala mawaih (gadai). Sitim gadai pun punya aturan sendiri, yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya.*** Iskandar Norman

PEMBAGIAN PERAN LEWAT LEMBAGA ADAT GAMPONG

Oleh: Sulaiman Tripa Penulis & Pegiat Kebudayaan dikutip dari: http://www.acehinstitute.org/ SECARA antropologis, semua orang Aceh merupakan masyarakat teritorial keagamaan. Profesor M. Hakim Nya’ Pha (1998) menyebutkan bahwa sebagai masyarakat teritorial keagamaan di Aceh, kehidupan keluarga di Aceh yang bersifat parental dan dalam hal-hal tertentu bersifat bilateral, mendiami suatu wilayah yang disebut gampong dan kehidupannya berkisar pada meunasah atau masjid. 

        Snouck Hurgrunje (1985), berkata: gampong merupakan satuan teritorial terkecil. Sebuah gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya (rèt atau rót), suatu jalan yang melewati blang atau lampoih serta tamah yang menuju ke gampong lain. Dulu setiap gampong mencakup satu kawom (satuan-satuan baik dalam artian teritorial maupun kesukuan) atau sub-kawom yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan. Sementara meunasah, Snouck punya pengertian sendiri, yakni sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah aqil baligh serta pria gampong lain yang singgah di gampong itu. Gampong dan meunasah, adakalanya dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada yang memandang bahwa meunasah dan gampong sebagai wilayah atau teritorial. Ada pula yang memandang meunasah sebagai tempat ibadah saja. Dalam hal ini, meunasah adalah tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan dalam sebuah gampong (Sulaiman Tripa, Serambi Indonesia, 18 Juli 2002). Namun, ada juga yang menegaskan bahwa meunasah merupakan sebutan lain dari sebuah gampong. Jika saja meunasah sebagai lembaga, dalam arti tempat beraktivitas keagamaan dan sosial, maka lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang cukup besar peranan dalam membantu pelaksanaan pemerintahan. Mengingat lembaga ini sangat dekat kultur dan tata kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, lembaga meunasah sebagai sarana masyarakat adat menjalankan roda pemerintahan tingkat gampong, dan keberadaan lembaga meunasah menggambarkan ciri khas sebuah gampong, karena setiap gampong ada meunasah. Kalau tidak ada meunasah, tidak dapat disebut gampong. (Iskandar A. Gani, 1998). Gampong dipimpin oleh keuchik –pimpinan yang menurun wewenang uleebalang di wilayah gampong itu. Dalam sejarahnya, jabatan itu turun-temurun. Keuchik didasarkan pada kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan uleebalang maupun gampong lain. Keuchik menguasai satu gampong, namun ada juga yang mengepalai 2-3 gampong. Jadi keuchik betul-betul embah, teungku ma (keuchik sebagai bapak dan teungku sebagai ibu). (Snouck Hurgrunje, 1985). Dibandingkan dengan tugasnya dalam memelihara tertib-aman dan mengusahakan kesejahteraan penduduk dengan sepenuh kemampuannya, maka pendapatan keuchik sangatlah kurang. Menurut Snouck (1985), hanya sebatas ha’ katib atau hak cupéng (imbalan untuk bantuan yang diserahkan dari keuchik itu untuk pernikahan wanita warga gampongnya) saja, atau kira-kira tarif seperempat ringgit (semaih atau seemas). Sedangkan untuk jasa-jasa yang diberikan keuchik kepada warganya akan dikerjakan dengan ikhlas dan tekun, sesuai dengan jumlah hadiah yang diberi yang disebut ngoen bloe ranub (uang pembeli sirih). Ada dua wewenang keuchik: memelihara tertib-aman, serta mengusahakan kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, keuchik berwenang mengatur pemindahan keluarga ke gampong lain, di mana harus dengan seizin keuchik, hal ini berhubungan dengan berkebun; sama dengan orang yang bermukim di gampong; perkawinan juga harus mendapatkan izin dari keuchik, terutama berkenaan dengan usia sigadis apakah masih di bawah umur atau sudah dewasa, atau perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat, yang berarti bertentangan dengan hukum syariat (Snouck Hurgrunje, 1985). Sedangkan menyangkut nama Keuchik –pimpinan gampong­—ada yang menyebut Geusyik. Teuku Djuned (1997) menyebut geuchik. Hal yang sama disebut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, juga disebutkan dengan Geusyik. Keuchik (geuchik) dalam perspektif gampong, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayah. Keuchik juga sebagai pemangku adat di tingkat gampong. Dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, Keuchik dibantu Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut umumnya memikul tugas rangkap; di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri. (Hakim Nya’ Pha, 1998). Dalam sebuah gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lain yang dinamakan waki, yang merupakan wakil dari keuchik. Gampong merupakan pemerintahan di bawah mukim. Mukim adalah gabungan beberapa gampong yang merupakan perangkat pemerintahan. Namun, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kedudukan mukim seperti itu tak ada lagi, selain koordinasi saja. (Rusdi Sufi, 2002). Sementara teungku sendiri (di kalangan Melayu, gelar tungku diberikan hanya untuk keturunan bangsawan), gelar yang digunakan untuk beberapa kategori (Snouck Hurgrunje, 1985), antara lain: (a) Untuk seorang leubè (lebai atau santri) yang sungguhpun bukan termasuk ulama, namun tekun melakukan ibadah maupun seorang haji yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah. (b) Bagi seorang malém (mualim; bahasa Arab, artinya guru) yang berpengetahuan mengenai kitab-kitab keagamaan, dan bagi seorang além (alim, orang yang berilmu) yang telah melengkapi pendidikan agama. (c) Dipakai terhadap pria dan wanita yang memberi pengajaran dasar mengaji al-Quran di meunasah-meunasah. (d) Kepada kadi (kali) yang bertindak sebagai hakim agama dalam wilayah uleebalang. Dalam sejarahnya, gelar teungku tak hanya diperuntukkan untuk orang malém. Tidak semua teungku pandai tampil menjadi imam shalat lima waktu. Penghasilan teungku sendiri berasal dari fitrah (bila malém juga ada penghasilan lain dari pengobatan orang), jakeut (zakat), imbalan uang pengurusan pernikahan, hak taleukin (uang talkin) pada peristiwa pemakaman, dan uang jasa dari keuchik bila turut serta pada kunjungan uleebalang dalam menyelesaikan perkara (Snouck Hurgrunje, 1985). Sistem kedaulatan dan demokrasi yang berlangsung di tingkat gampong, benar-benar dilaksanakan. Dalam gampong dikenal dengan mupakat (muwafakat, bahasa Arab), yakni segala persoalan diselesaikan secara pertukaran pendapat secara beramai-ramai. Jadi segala persoalan gampong, juga diumumkan secara mupakat pula. Hubungannya dengan Lembaga Adat DI gampong terdapat beberapa lembaga adat yang sifatnya sangat profesional. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Aceh adalah: Tuha Peut, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain, tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat (Pasal 2 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 1990). Dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2000, disebutkan dengan jelas lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, antara lain: Imuem Mukim, Geusyik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria peukan. Lembaga-lembaga itulah yang melaksanakan pembagian tugas dalam setiap gampong. Panglima Laot untuk membantu Keuchik di bidang kelautan, Peutua Suneubok untuk pimpinan urusan kehutanan-perkebunan dan perladangan, Keujreun Blang untuk membantu Keuchik salam urusan pembagian pengairan dan persawahan, serta Haria Pekan untuk membantu Keuchik di bidang ketertiban, keamanan, kebersihan, serta mengutip retribusi pasar gampong. Panglima Laot, dalam hal ini juga dibantu Syahbanda, yakni orang yang memimpin dan mengatur perahu, lalu lintas kapal/perahu (Lihat Pasal 1 ayat (13), (14), (15), (16), dan ayat (17) Perda Nomor 7 Tahun 2000). Diperjelas lagi oleh Hakim Nya’ Pha (2001), bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan gampong, Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah dibantu oleh berbagai lembaga adat lainnya yang biasanya dipimpin oleh ahlinya sesuai dengan bidangnya. Bidang administrasi dibantu waki (Keurani); dalam bidang pendidikan dibantu Teungku Inoeng, Teungku Cut, Leubè, Teungku Leubè; bidang pengambilan keputusan ada Tuha Peut dan Tuha Lapan; bidang mata pencaharian ada Keujreun Blang, Peutua Seuneubok, Panglima Laot, Pawang Gléé; bidang perkawinan ada seulangké, peunganjo; bidang kesehatan ada dukon, ma blién; bidang hukum ada lembaga weuk waséé, lembaga suloh, lembaga hak langgéh; bidang perekonomian ada lembaga mugè, meusyarikat, gala, mawaih, meudua laba, dan lain-lain. Menurut Perda Nomor 2 Tahun 1990, kedudukan lembaga adat adalah sebagai unsur pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sepanjang yang menyangkut dengan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat (Pasal 2 ayat(1)). Di samping yang telah disebutkan, dalam masyarakat Aceh juga dikenal adanya beberapa lembaga. Misalnya, lembaga ekonomi dalam masyarakat gampong, sebagai sumber keuangan untuk biaya pemeliharaan Meunasah dan membiayai sebagian honor Imeum Meunasah, digunakan umoeng meusara. Umoeng musara itu sebagai tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan gampong oleh orang tertentu. Hasil penggarapan tanah inilah yang digunakan (Alfian, dalam Syafei Ibrahim, 1999). Melihat yang diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 tentang Sumber Pendapatan Gampong, disebutkan bahwa kekayaan Gampong terdiri atas tanah kas gampong, tanah meusara, pasar gampong, bangunan gampong, objek rekreasi gampong, hutan dan jalan gampong, perairan/pantai yang diurus gampong, tempat pemancingan, pelelangan ikan, serta bentuk-bentuk lainnya (Pasal 3). Sebenarnya, hasil umoeng meusara atau tanah meusara ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Untuk membantu orang yang terkena musibah di gampong, misalnya. Sumber pendapatan itu juga biasanya untuk membantu pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial (Syafei Ibrahim, 1999). Keujreun Blang KEUJREUN blang merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan mempunyai peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian. Berfungsi untuk menggerakkan tali air (lueng) di persawahan, mengatur pembagian air, memilih bibit yang baik, menentukan waktu turun ke sawah, dan memimpin khanduri blang. Menurut Snouch Hugrunje (1985), khanduri blang atau khanduri (kenduri) turun ke sawah dimaksudkan untuk kemakmuran tanah bersama yang baru saja menghasilkan, dilaksanakan di awal musim luaih blang di hari yang ditetapkan pengurus gampong. Khanduri blang dikoordinir keujreun blang, turut pula dimusyawarahkan di pertemuan khanduri tentang tali air, dan lain-lain, dijaga bersama, begitu juga dengan penyakit padi (Hoesin, 1970). Di samping itu, keujreun blang dalam kenyataannya sangat membantu dalam penyuluhan dan bimbingan yang sangat disegani masyarakat adat. Wewenang dan kekuasaan keujreun blang hanya terbatas pada pengoperasian dan pembagian tali air serta memimpin khanduri blang. Atas jasanya, petani berkewajiban memberi sumbangan padi (beuheuk bruek umoeng) kepada keujreun blang di wilayah hidrologisnya (Isa Sulaiman, 1988). Kedudukan lembaga keujreun blang secara vertikal berstruktur atas keujreun blang syiek, peutua blang dan petani (T. Djuned, 1997). Pada masyarakat Aceh telah begitu lama menyadarkan kita pada budidaya padi dan permasalahannya. Figur keujreun blang berasal dari petani yang tekun dan disiplin (T. Djuned, 1997), berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, menguasai hukum adat pertanian, memahami keuneunong (keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah). Keuneunong dalam perspektif persawahan, menurut Hurgrunje (1985), berarti keadaan cuaca yang melekat pada setiap bulan masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim di Aceh ditentukan menurut kala dan bulan di langit. Pertemuan itulah yang dinamakan keunong (mengenai atau menyentuh), dan masyarakat Aceh menemukan semacam pedoman dalam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan baru dari keunong yang selanjutnya, atau dengan dengan kata lain (oleh sebab bulan Islam mulai dengan bulan baru) dalam hari terjadinya keunong. Di samping itu, keujreun blang bersama pimpinan adat berwenang mengadili dan memberi sanksi pada pelanggar hukum adat bidang pertanian, baik pada prosesi pelaksanaan, maupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat pertanian. Misalnya, yang turun pertama ke sawah adalah orang yang berada, baik dari segi ilmu maupun segi harta.[]